Jakarta – Jika terpilih menjadi wk.presiden nanti, Prabowo Subianto berjanji tidak akan melakukan privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BMUN) yang bersifat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya tegas tidak setuju privatisasi BUMN yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN harus jadi ujung tombak pembangunan. Jadi, kita menentang privatisasi,” tegas Prabowo Subianto dalam acara “Prabowo Mendengar Pers” di Jakarta, Selasa (10/3).
Bahkan, calon presiden (capres) dari Partai Gerindra ini mengaku bahwa dirinya dulu mengudnurkan diri dari Partai Golkar karena partai warisan orde baru ini menyetujui privatisasi 33 BUMN. “Saat itu saya mengundurkan diri dari Golkar, karena pimpinan Golkar mendukung pemerintah akan melakukan privatisasi terhadap 33 BUMN. Hati saya tidak setuju sehingga saya mengundurkan diri dari Golkar, Suratnya ada,” ungkap Prabowo.
Diungkapkan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tadinya bank petani dan diperuntukkan bagi rakyat kecil, memiliki nasabah 31 juta petani. “Simpedes ada di petani. Rata-rata simpanan mereka rata-rata Rp 1 juta. Total simpanan mereka Rp 32 triliun. Tapi ini untuk biayai mall dan apartemen mewah. Itu dosa, uangnya orang kecil untuk membiayai orang kaya. Kalau saya jadi presiden, tidak ada yang saya izinkan bangun mall mewah, bangun apartemen mewah, hotel mewah dan proyek-proyek mewah lainnya. Silakan cari dana dari swasta atau luar negeri,” seru Prabowo.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini berjanji apabila menjadi Presiden nanti akan menertibkan bank-bank BUMN agar tidak sembarangan mengeluarkan kredit. “Kalau saya jadi presiden, saya panggil direktur-direktur bank BUMN, jangan kasih kredit untuk membangun apartemen-apartemen mewah. Bank-bank pemerintah, harus biayai pabrik-pabrik pupuk, mencetak sawah dan sebagainya. Sekarang bank-bank pemerintah justru memberi kredit untuk membangun apartemen mewah dan mega mall. Mestinya carilah dana dari swasta atau luar negeri,” tandas ketua umum HKTI.
Prabowo menyatakan, dirinya bukan anti pengusaha dan tidak akan membabat orang-orang kaya apabila menjadi presiden dengan menjadikan BUMN sebagai ujung tombak. “Saya tidak membabat pengusaha-pengusaha kaya. Sepoerti di Singapura, pengusaha-pengusaha tidak rugi dan tetap hidup, meski usaha-usaha dijalankan BUMN. Jadi, tak masalah. Kecuali kalau pengusaha bandit,” tandas putra mendiang Begawan ekonomi Prof Soemitro Djojohadikusumo.
Dengan menghidupkan parbik-pabrik melalui BUMN, maka yang untung nanti pengusaha juga. Jadi, tidak ada pengsuaha yang rugi. “Kecuali kalau pengusaha yang mau menipu rakyat, atau pengusaha maling, ya pasti tidak setuju,” papar Prabowo.
Ia juga memprihatikan besarnya beban pembayaran utang luar negeri yang membuat Indonesia tidak bisa membangun.Untuk itu, jika menjadi presiden, Prabowo akan menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri. "Untuk utang, kami akan jadwalkan ulang dengan dua jenis. Pertama untuk utang kesehatan, pendidikan dan lainnya yang sejenis. Sementara untuk utang yang lainnya dengan memberikan saham untuk proyek vital pembangunan," janjinya.
Selain soal utang, Prabowo juga menjanjikan mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini disebabkan karena UU BHP inilah yang membuat pendidikan di Indonesia sangat mahal dan tidak bisa dinikmati kalangan kelompok miskin dan marjinal. "Saya akan cabut UU BHP karena itu menjadikan anak miskin tidak sampai bisa kuliah. Untuk buku pelajaran di sekolah, akan dibebaspajakkan, karena sampai saat ini buku di Indonesia lebih mahal dari Australia dan Singapura," paparnya.
Dalam bidang perbankan, lanjut Prabowo, dia akan bertindak tegas dengan melarang pemberian kredit kepada kelompok elit yang digunakan pembangunan infrastruktur mewah. Hal ini dimaksudkan agar kredit itu diberikan untuk program pembangunan yang dinikmati rakyat. "Kami tidak akan memberikan kredit terhadap infrastruktur mewah seperti apartemen, mall dan lain sebagainya. Sebuah apartemen mewah di Kemang, dapat kucuran dana Bank Mandiri senilai Rp 8 triliun, ini tidak boleh lagi," ungkapnya.
Bagaimana jika semua gagasan itu dihalangi saat merealisasikannya? "Itu risiko. Zaman 1945 saja, Belanda tidak mau Indonesia merdeka karena takut rugi. Itu sama saja dengan sekarang. Itu tantangannya," jawab mantan Pangkostrad.
Prabowo bertekad akan memakmurkan ekonomi kerakyatan. “Kita harus berpihak pada rakyat kecil tanpa menggusur. Sekarang, sering ada pasar terbakar. Terbakar atau dibakar? Tapi, akan bangun pasar baru, dimumkan developernya. Penghuni yang lama tidak mampu untuk membayar,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Prabowo mengaku, dirinya tidak ambisi mengejar jabatan, melainkan ingin memajukan bangsa. “Saya tidak enak-enakan cari jabatan. Apa kekayaan kita mau dikuras terus (oleh asing). Kita bangsa goblok. Mereka (orang-orang asing) itu mengejek kita, orang Indonesia itu goblok, gue ambil kekayaan alamnya, gue sogok uang sedikit, sudah senang. Jadi, kalau Prabowo mau dihabisi, habisi saja. Saya ini noting tulus, tidak mengejar jabatan,” tantang mantan Danjen Kopassus.
Di Jakarta ini, menurutnya, ada Perda yang melarang ada pasar swalayan besar dibangun 2 km dari pasar tradisional. “Tapi saya bisa tunjukkan statistik, ada 51 pelanggaran. Bahkan, ada Carefore yang dibangun di atas pasar tradisional (di Blok M), tapi diam semua. Di Indoensia ini, orang yang dianggap bagus adalah yang mau bertekuk lutut pada asing. Yang terlalu nasionalis, akan dicurigai,” beber Prabowo. Ia menyerukan agar kita jangan menajid bangsa kacung. “Kalau menyerah, kita jadi kacung, disenangi. Terserah kalau Anda mau terus jadi kacung, seperti sekarang ini atau mau bangkrut,” sambungnya. (jpc)
[sumber: Jakartapress.com]
Selasa, 10/03/2009
**************
Nah ini penegasan Prabowo S, putra Begawan Ekonom Profesor Soemitro Djojohadikusumo (memang KONSISTEN dalam Ekonomi Kerakyatan, misal Buku KREDIT RAKYAT, dimasa Depresi)...yang akan menjadi semacam Koreksi / Penyeimbang dari pola Megawati yang waktu menjabat Presiden dituding "kerap" melakukan Privatisasi BUMN, sedang Menteri Keuangannya adalah "Profesor Boediono".
Nah seru juga yach....Mana yang yang "Pro Kerakyatan Tulen ?
1.Koalisi PDIP-Gerindra...bisa dikatakan Rekonsiliasi Soekarno-Soeharto Next Generation dan menjadi: NASIONALIS-KERAKYATAN....Pro Rakyat
2.Profesor Boediono....mendadak akan melawan Neo Kolonial, namun hingga terakhir menjabat
Gubernur BI belum pernah terlihat Pola Kebijakan BI yang memihak Rakyat, maupun waktu menjabat Menteri Keuangan jaman Megawati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar