Indonesia Kedepan: GALANG LAHIRNYA UU Ttg "TANGGUNG JAWAB RENTENG Seluruh Pegawai Bank Indonesia & Departemen Keuangan RI" !

Oleh Sunan Mursyid

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, guru besar FEUI menyatakan bahwa 90% Rakyat Indonesia hidup senantiasa punya "Hutang: entah dari Keluarga, family, rentenir, teman..dan kini setelah Orde Baru dari Bank (Credit Card, Modal Kerja, Investasi, KPR dlsb)!.

Indonesia setelah 1968 (Orde Baru dan selanjutnya), dengan peran ekonom dari FEUI ~ yang meyakini paham Neo Keynes..dengan Paradigma yang sangat Berlebihan, sangat mendewakan azas Pertumbuhan (sebagai Trilogi II dari Trilogi, Stabilitas & Pemerataan). Untuk mendongkrak negara tumbuh pesat...dibutuhkan Leverage (untuk Investasi)...dari Hutang Negara (IMF, Bilateral & Bank Dunia). Trilogi Pembangunan telah MELIBAS semua "sistem nilai sosial dan hak-2 azasi rakyat", dan menjadi setengah Tuhan: Hak-2 Keadilan sosial-ekonomi-politik, Aspirasi, Lahan adat & rakyat daerah, untuk DEMI PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN EKONOMI !!. Selama 32 tahun, seolah rakyat mati suri bila mau menentang "Penyeragaman & pemusatan kekuasaan" untuk Pertumbuhan, dan bila menentang berarti melawan Trilogi-I: Menganggu STABILITAS ! Luar biasa hebat: Hak-hak adat lahan diberangus dengan ketentuan HPH (Hak Penguasaan Hutan). Meskipun dalam perjalannya, kini penguasaan aset-2 tsb dikuasai oleh Segilintir orang di Jakarta...dan kini akan MENJADI KENISCAYAAN: DIREBUT KEMBALI oleh yang BERHAK (baik melalui Bangkitnya daerah untuk Tuntutan Pembagian Perimbangan Pusat Daerah, Hak Lembaga Adat)!!.

Demi azas pertumbuhan, uang negara & devisa nasional..hampir 90% (khususnya BLBI) digelontorkan pada segilintir orang / pengusaha, dan kini ? Lebih Rp. 1.000 trilyun masih dikemplang !. Untuk menjamin kembalinya Uang Negara yang dihutang Rakyat / Swasta, dikeluarkan UU tentang Tanggung Jawab Renteng pada Perusahaan atau Hak Sita Jaminan atas Pinjaman/kredit bank perorangan/ rumah tangga. Kini: terkuak dengan TELANJANG BULAT: Jaminan aset para Pengemplang BLBI Konglomerasi ...sebagian BODONG ! (hanya surat tanah yang tumpang tindih), dan nilainya JAUUHHHH LEBIH RENDAH..maks 30% dari Pinjaman ~ itupun kalau bisa dijual, kenyataannya bermasalah lagi !.

Untuk perorangan / rakyat: pinjaman sebagian besar dijamin Rumah Tinggal/kantor bekerja. Nilainya, melebihi dari pinjaman !. Namun total pinjaman perorangan /rumah tangga tidak kurang dari 20% BLBI yang dikemplang. Pasca 1998 hingga kini, sudah banyak yang di-eksekusi, untuk membayar kembali hutang bank. Namun cukup banyak...yang meninggalkan DERITA: Stress, gila, bunuh diri, cerai, penganggur, bahkan ada yang NEKAD jadi AGEN SELUNDUPKAN NARKOBA, dan ketangkap, kini sudah di Vonis HUKUMAN MATI (Ibu Rumah Tangga di LP-Tangerang)...untuk membayar Hutang Bank yang sudah dieksekusi. Sebagian besar Debitur Rakyat Perorangan / perusahaan cukup setia mBayar Pajak (PBB,berbagai PPn yang dikonsumsi) pada Ditjen Pajak -Depkeu RI. Karena rumah tinggal / kantor kalau dijuall ~ sudah hampir 100% Harus Bayar PBB TUNAI, berapapun yang ditunggak. Nilai pendapatan Negara dari Pajak..naik dan DINAIKKAN terus menerus. Pada masa Pemerintahan Megawaty-Hamzah, PBB dinaikkan: hampir 35% di seluruh Indonesia, dan naik terus tiap tahun lebih 10%...ENGGAK PEDULI RAKYAT SUSAH atau Jobless atau bahkan FORCE MAJEUR (Negara Gagal)..PBB naik terus.

Nah kini dengan "Masih dikemplangnya BLBI yang sangat besar...lebih Rp.1.000 trilyun dan Keuangan Negara yang dikelola oleh Depkeu RI, kita harus sadar & bangkit: Bahwa BI & DEPKEU RI, JUGA HARUS "BERTANGGGUNG JAWAB ATAS UANG YANG DIKELOLA"!...sebagai Penegakan :
1. Azas BERTANGGUNG JAWAB (ACCOUNTABLE..bukan Auditable) Pengelolaan,
2.Azas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-3 dari PANCASILA !).

Enak bener...rakyat hutang Rp.20 - 50 juta saja...Rumah Digadaikan, kalau nunggak hingga terjadi NPL (Non Perfoming Loan) ...masuk dalam CATATAN HITAM BI. Kalau eksekusi : DiUSIR. Tapi kini, giliran BI dan Depkeu RI menunjukkan "BAD PERFOMING GOVERNANCE ACCOUNTIBILITY"..Wah: Gaji naik, berbagai Fasilitas Negara...makin hebat! Hal ini benar-benar TIDAK ADIL !!. Nah, kini Rakyat HARUS BISA MENENTUKAN ASPIRASI INDONESIA KEDEPAN TTG KEADILAN & HAK-HAK RAKYAT...Melalui Dukungan & Perjuangan Konstitusi ! (dari Kaum Profesional, Intelektual dlsb)

MARI GALANG: Perumusan dan Lahirnya Undang Undang Tentang Tanggug Jawab Renteng kepada Seluruh Pegawai Bank Indonesia dan Departemen Keuangan RI !!

Jaminkan Seluruh Assetnya & Pertaruhkan Hak SIta Tanggungan atas "PERTANGGUNG JAWABAN & KEWENANGAN DALAM MENGELOLA UANG NEGARA (Sebagai implementasi RAKYAT BERDAULAT !!), sehingga BLBI yang dikemplang Rp.1.000 Trilyun bisa kembali dan Berbagai Pajak & Keuangan Negara kembali untuk Kemajuan Rakyat !

****Rakyat adalah Berdaulat sbg Stake Holder Negara...Buang Sikap Sub-Ordinasi /MINDER thd Pemerintah, BI atau Depkeu RI ! ****

KEARIFAN INDUSTRI KERJAINAN KAYU JAWA versus KEHANCURAN EKOSISTEM (Peradaban) Kalimantan, Sumatera

Tari Kancet Ledo (Kelembutan Putri Dayak) Kalimantan

Tari Kancet Papatai (Tari Perang)

Noorlailie Soewarno
Tulisan Cyber friends:

Sunan Mursyid & Noorlailie Soewarno

Kearifan, keuletan dan cermat dalam mengelola, dan seterusnya mengolah hasil sumber alam hutan di Jawa, telah menghasilkan “meubel, karya seni ukir & berbagai aksesori dari kayu” yang bukan saja dinikmati oleh masyarakat Indonesia, namun juga menembus Eropa, AS, Jepang dan mancanegara. Bahkan dengan hasil kayu Jawa dan seniman, pengrajin serta industri Jawa, juga berperan dalam andil “membesarkan” produk-2 yang “branded” menduina: DaVinci, Viveri, DuPoint, Ligna dlsb. Hasil kayu unggulan (jati & mahoni) dan “masyarakat Jawa” seolah lengket (complementaris). Namun sayangnya, hanya sebatas Jawa, dan tidak “ditularkan” kepada saudara-saudara diluar Jawa, yang kaya hutan (Sumatera, Kalimantan & Papua) kini hancur.

Mungkin usia dan typology social sesorang atau masyarakat menentukan kematangan & pengalaman dalam mengelola sumber daya (asset, uang, harta, lahan dlsb) yang dimilikinya. Jawa, sebagai daerah Pulau dengan typology social masyarakat “nJawani” bisa menjadi contoh “ketuaan & kematangan serta pengalaman”. Ambil contoh dalam mengelola “hutan produksi dan mengolah hasilnya: kayu, getah & hasil hutan. Hutan produksi di Jawa sekitar 1,5 juta hektar, yang hamper semuanya dikelola oleh PT.Perhutani, yang meliputi tanaman mayoritas Jati & Mahoni, dengan hasil kayu. Tanaman Agatis, Pinus dan Rasamala hasilkan kayu & getah. Untuk wilayah Banten, sudah mulai tanaman Akasia Mangium. Pengelolaan hutan produksi di Jawa, sejak 1990an sudah memperoleh sertifikat “Eco Labelling”, yakni hasil hutan berupa kayu, sudah diakui sebagai output produksi tanaman “budidaya” yang dikelola, dengan pola penanaman & penebangan bergilir dalam siklus 35 hingga 50 tahun. Jadi dengan luas 1,5 juta ha, Jawa setiap tahun menebang sekitar 20 ribu-25 ribu hektar hutan yang ditanam yang tersebar lebih 40 Kabupaten di Jawa. Berari Pulau~Masyarakat Jawa “menanam & menebang” dan menghasilkan kayu sekitar hampir 1 juta m3 setiap tahun “rutin~berlangsung terus menerus~tanpa putus” (sustainable). Dengan sertifikat “Eco-Labelling”, produk kayu, meuble & kerajinan dari Pulau Jawa, bisa diterima hampir di seluruh pasar Eropa, AS dan berbagai belahan dunia. Apakah produk tersebut “murni dimiliki oleh asli orang Indonesia / Jawa”??

Dalam perjalanannya, keunggulan “pengelolaan hutan produksi” dan industri+kerajinan Jawa, hamper sama mengalami saudara sekandungnya, Batik. Mereka dibiarkan “bebas bertarung dengan kekuatan Kapital dalam alam sangat Bebas & Liar”. Elit Pemerintah, akademisi, pakar Indonesia justru membiarkan mereka “bertarung bebas” dalam alam Liberalisme dengan aturan: Tanpa Aturan. Bahkan membiarkan keunggulan diserang terjebak dalam jebakan “WTO: World Trade Organization” dan Pasar Bebas. Saking bebasnya, berbagai pengusaha Korea, Spanyol, Jepang, Singapura dlsb dengan mudahnya Investasi, membuka pabrik….hingga “Kawin/ Beristeri” dengan para Wanita Jawa di Jepara, Solo, Klaten, Semarang dlsb !, untuk “mensiasati” izin usaha & investasi di Indonesia. Pakar dan “interest group” (Media besar, Power Centre) di Indonesia ikut melindungi pengusaha-pengusaha asing dengan dalih “Butuh Investor dan Free Trade”. Ringkasnya: Industri, kerajinan & seniman rakyat bertarung dengan “Kekuatan Sistemik, Integrated Pemodal & Jaringan Pasar”. Akibatnya, industri kayu dalam kelas UKM kini sebagian besar masuk dalam produk-produk untuk konsumsi dalam negeri dan sebagai “sub kontrak” dari pengusaha asing. Meski demikian, muncul juga pengusaha-2 baru yang berhasil, dan menembus pasar internasional, karena berbagai keunggulan yang dimiliki: Entrepreunership, modal, pengolahan dan Art atas desain produk. Namun jumlah nya terbatas. Pertanyaannya: Mengapa bisa terjadi demikian ?. Ya, karena tiadanya Sistem – Skenario Pemerintah yang “matang” dalam melindungi & membesarkan “rakyat/anak kandungnya”. Coba liat di Australia, Negara-2 Arab, Singapura dlsb, apakah demikian liar-bebas?. TIDAK.

Nah sekarang kita tengok bagaimana pengelolaan hutan di Kalimantan, Sumatera & Sulawesi & Papua. Hutan penghasil kayu di wilayah tersebut adalah hutan alam. Dalam periode 1970-2000, pengelolaan Hutan~ suatu istilah Lembut yang Menyesatkan, kecuali hanya Menebang, menebang & menebang, dikelola oleh Pemerintah pusat dengan Izin HPH. Hutan ibarat seperti Kue besar yang jadi Bancaan oleh Elit-elit di Pusat dan bekerjasama dengan kekuatan Modal. Hak-hak “KEPEMILIKAN” Adat Rakyat daerah DILIBAS HABIS” dengan Peraturan Pemerintah Pusat. Seluruhnya dikemas dan dilindungi dengan dalih “PEMBANGUNAN NASIONAL”. Selama 3 dekade…dan hingga kini, sudah 83 juta hektar ditebang Penebangan hutan seluas 70 x luas hutan Perhutani di Jawa, seolah sudah menyumbang Devisa Negara dan membayar Dana Reboisasi…Namun sebagian devisa yang dihimpun itupun kini sudah “AMBLAS DIRAMPOK” para Pengemplang BLBI yang KABUR ke luar negeri dan yang masih menunggak Rp.900 Trilyun. Dana reboisasi yang dihimpun pun juga jdi bancaan…Hutan seluas 83 juta ha, mungkin tidak sampai 100rb ha yang ditanami (kurang 1 permil). Pengelolaan hutan bisa diibaratkan oleh Sistem HOMO HOMINI LUPUS. Pada era 1980an, didirikan PT.Inhutani (meniru konsep Perhutani di Jawa), tetapi Hutan ditebang, Modal Habis, Hutang ke BLBI dikemplang , Bangkrut dan PT.Ihutani di bubarkan.

Jatuhnya Orde Baru, seolah mendatangkan euphoria daerah. Pada periode 1999-2004, dengan Desentralisasi pengeluaran Izin HPH dan IPK, terjadi “PERCEPATAN” penebangan yang sangat Fantastis, khususnya di Kalimantan & Papua. Kayu Merbau, Ebony, Ulin, Ramin dilibas. Hanya dalam waktu 2 tahun, Negara RRC bisa menumpuk stok kayu dari Papua 5 juta m3 !!! Dan kini produk meubel RRC menyerbu mancanegara & Indonesia dengan pola ½ ukiran mesin dan harga lebih murah. Melihat “Ambur Adulnya” system “Bad Governance” di Indonesia pada masa Megawaty & Hamzah Has, Pemerintah Malaysia, Singapura, RRC menempuh siasat “Melegalkan” semua log (kayu gelondongan, enggak peduli kayu Maling, illegal logging dari Indonesia. Bahkan yang sangat gila: para penebang liar Malaysia bekerja sama secara sistemik dengan aparat-aparat Pemda di Kalimantan, Papua dan Sulawesi…..sampai-sampai mengerahkan puluhan alat berat, tongkang dlsb. Yang bisa bisa sangat menghawatirkan bulu kuduk kita: Bisa menggeser Tapal Batas Negara !!!

Dari Uraian diatas….kini menyisakan : Kerusakan Alam yang hebat di Kalimantan, Sumatera & Sulawesi, bahkan peradaban masyarakat di daerah tersebut. Sungai-sangai alami pendangkalan hebat. Musim Hujan, Sungai-sungai meluap, berbagai Kota alami Banjir. Musim Kemarau alami kekeringan. Masyarakat Dayak di pedalaman selalu diusir usir di tanah Leluhur-Kelahirannya. Berbagai ekologi lingkungan terputus. Pranata social-ekonomi rakyat daerah yang membentuk suatu “Peradaban masyarakat yang berbudaya hampir tidak terbangun. Dalam Sosial ekonomi, Ringkasnya: wilayah penghasil hutan tetapi Tidak terbangun “Sistem Budaya Ekonomi, Industri, Pengarjin & Seniman Perkayuan Masyarakat” daerah seperti halnya di Jawa. Sumber alam hutan, seolah ditebang habis, dan selanjutnya Pemerintah, Akademisi, Pakar di Pusat dengan “ANGKUH & GENITNYA” bicara Sukses Angka Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang dicapai dalam angka-angka prosentase !., dengan peninggalan: Kehancuran Ekosistem, Masyarakat dengan Tumpah Tanah Darahnya. Apakah yang bisa diperbuat dengan Program Departemen Kehutanan yang dikemas dalam GNRHL dengan alokasi Rp.12 trilyun tiap tahun ?? Sangat tidak signifikan…untuk mencapai perbaikan 1-2%dari 83 juta hektar saja !. Kini seolah hendak dikejar way-out jalan pintas: Konversi bekas hutan menjadi Lahan Perkebunan…CPO, tanpa perencanaan matang implikasi terhadap ekosistem dan social dalam jangka menengah-panjang, atau perencanaan yang menjamin “keberlangsungan” jangka panjang.

Fase awal akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000, Peradaban di Kalimantan Tengah dan Barat bahkan meningalkan malapetaka yang sangat memilukan: terjadinya genocide (pembantaian) etnis Madura, dengan jumlah melebihi 5.000 orang. Suku Dayak yang selama ini hidup harmony ditengah alam hutan, banyak terusir-usir dengan HPH, dan aktifitas ekonomi di Kota pun sulit "terlibat", karena kalah maju & kalah sigap dari pendatang. Tarian Kancit Papatai suku Dayak (Tarian Perang) yang selama ini hanya diperankan dalam upacara Adat..menjadi tarian perang sesungguhnya yang sangat sangat menyedihkan, berub ah menjadi "Dancing Death" terhadap suku pendatang.

Sebagai mahluk sosial yang belajar ekonomi, sejatinya harus menyadari, bahwa masalah ekonomi sudah harus melepaslkan diri dari sifat angkuh & steril: Bahwa ekonomi tidak hanya pandai bicara “angka”, apalagi angka pertumuhan (growth). Dengan demikian, saatnya kita mulai putar haluan, kita harus memahami ekonomi yang berdimensi lingkungan dan social. Pemahaman tentang Hutan produksi di Jawa dan keterkaitannya dengan Industri-pengarjin kayu Jawa adalah contoh riil, tentang Ekonomi-Ekosistem yang dapat menjadi contoh untuk pengelolaan hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Yang lebih penting, melepaskan diri mahzab pemikiran tentang Ekonomi Pembangunan Kapitalis.. Liberal yang menyesatkan dan menghancurkan, karena tiadanya “Pemihakan pada Anak Kandung Rakyat dan Roh Keberkahan Sosial” dalam Mahzab pemikiran tersebut. Harusnya kita malu & belajar dari Keterpurakan AS kini, mereka sudah bakal menjalankan Ekonomi Syariah…sebagai koreksi kegagalan Ekonomi Kapitalis.

Thanks mBak Lailie atas bahan2: Batik Lasem, Riwayat Industri Ukir Kudus dll..sangat-2 berharga !!

Sahabat Sejati di FIDUSIA

Sahabat Sejati di FIDUSIA...Feui'80,

Rina, Busro, Maman...TERIMA KASIH ku tak Terkira !!

PPLP-BATUMARTA..KUJALIN LAGI "FRENS GREENOMICS"

TERIMA KASIH Ria "OVID" Novrida,

TELAH KUTEMUKAN & KUJALIN KEMBALI
SAHABAT-2 PPLP BATUMARTA, SUMSEL

KPK...Ayo Berpikir KRITIS...KPK !!

Akrobat Pemberantasan Korupsi

Thursday, 01 January 2009

Setahun sudah Antasari Azhar memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah lembaga yang sangat ditakuti para koruptor. Gebrakan demi gebrakan pun dilakukan lembaga ini. Hasilnya, lebih dari 30 kasus telah dimeja hijaukan. Bagi sebagian kalangan di masyarakat, drama KPK yang dilakoni Antasari Azhar disambut euforia. Bahkan ada yang terke-sima dan meneteskan air mata kekaguman: Terhipnotis berita-berita menegangkan seputar perburuan korupsi yang secara seragam disajikan dipelbagai media massa. Mantan Direktur Penuntutan pada Jam Pindum Kejagung ini, dipuja bak dewa pemberantasan korupsi. Ditengah pujian media massa, dengan bangga KPK mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 408.052.248.516. Suatu kebanggaan yang patut dievaluasi dari sisi perbandingan anggaran operasional KPK yang menguras lebih dari Rp 300 miliar per tahun. Bila dilihat secara lebih rinci dan mendalam, sesungguhnya prestasi KPK belum memuaskan. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus penyuapan dan mark up dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa menyentuh halaman koruptor kelas kakap. Maka tidak heran, bila pengembalian asset recovery yang berhasil dikumpulkan oleh KPK pun terhitung sangat kecil. Lantaran akrobat KPK yang bertujuan menghindar untuk membongkar kasus kasus besar tersebut, membuat sejumlah elemen masyarakat berang. Tiga pekan lalu, puluhan aktivis yang tergabung dalam organisasi Barisan Rakyat Sikat Koruptor BLBI (BRSK BLBI) menggelar aksi ke gedung KPK. Mereka mendesak agar Antasari dan koleganya di KPK segera memberikan kepastian batas waktu untuk menyidik para pihak yang terlibat dalam kasus BLBI. “Kita beri batas waktu hingga bulan Februari. Jika KPK tidak segera menangani kasus BLBI maka kami akan menggalang solidaritas yang lebih besar untuk menduduki KPK,” tegas Benediktus Adu, koordinator aksi BRSK BLBI. Benediktus Adu, mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dengan cara pena-nganan korupsi yang sedang dimainkan oleh Antasari Azhar. Menurutnya, Mantan jaksa tersebut pada masa lalu disinyalir ikut terlibat dalam penanganan kasus BLBI di Kejagung. “Kasus BLBI yang sempat berhenti di Kejaksaan tidak lain memiliki hubungan dengan peran Antasari Azhar selaku orang dalam Kejagung. Kejadian itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terulang kembali di KPK,” ujarnya. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), Mohammad Tohir SH. Menurutnya, Antasari Azhar dan koleganya di KPK tidak menunjukan sikap serius dalam menyikapi kasus BLBI. “Antasari Azhar adalah pembohong besar jika masih menghindar untuk menangani kasus BLBI,” ujar Tohir. Mantan tokoh aktivis 1998 ini bahkan lebih jauh berpendapat agar posisi Antasari Azhar selaku Ketua KPK perlu dievaluasi. “Kalau sampai sebulan ke depan tidak ada kepastian dari KPK untuk menyeret pelaku kejahatan BLBI, maka jabatannya harus dicopot sebagai Ketua KPK,” tegas Tohir. Ia menjelaskan bahwa kasus BLBI merupakan salah satu kasus terbesar yang telah menyebabkan kebangkrutan fundamental ekonomi di negara ini. Dalam sebuah dokumen laporan Bank Dunia (WB), skandal BLBI ditaksir mencapai lebih dari seribu triliun rupiah. Di mana sebagia besar pelakunya adalah pengusaha Tionghoa yang saat ini dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum. “Jangan-jangan Antasari sengaja dipasang di KPK oleh koruptor BLBI, untuk memastikan agar kasus BLBI yang melibatkan mereka tidak diotak atik oleh KPK,” ungkap Tohir. Ketua Iluni UI Kontra Korupsi, Mursyd SE kepada Expand mengatakan, KPK yang dibentuk pemerintah dan DPR perlu ditinjau kembali. Menurutnya, sejak awal pembentukan lembaga ini adalah bersifat transisional. Di mana peran dan misi utamanya adalah membongkar kasus kasus mega korupsi yang terhalang oleh problem kompleksitas birokrasi yang ada di internal Kejaksaan dan Kepolisian. Ia menjelaskan, mestinya pendekatan pemberatansan korupsi yang dilakukan oleh KPK berpijak pada prioritas dan neraca kasus. “Kalau hanya kasus kasus kecil yang menjadi prioritas KPK, maka lembaga ini jelas gagal dan patut dicurigai sebagai bagian dari mitra terselubung koruptor kelas kakap,” ujar Mursyd. Menurut pengamatan Mursyd, indikator penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK sejak tahun 2003 – 2008 belum menunjukan adanya lompatan yang berarti. Di mana dari sisi keberhasilan KPK mengembalikan uang negara belum me­nembus satu triliun rupiah. “Jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi lebih dari seribu triliun. Itu masih terhitung dari kasus BLBI belum lagi kasus kasus besar yang terjadi di BUMN, Tambang, Migas, Pajak dan utang luar negeri. Jumlah kehilangan uang negara bisa menembus 3000 – 4000 triliun. Namun mengapa KPK seolah sibuk dengan kasus kasus kecil yang cenderung terkait de-ngan muatan kepentingan politis,” ungkap Mursyd. Lanjut Mursyd, pemerintah dan DPR perlu melakukan ekstra dukungan sistemik kepada KPK melalui penguatan anggaran operasional dan pengawasan kinerja. DPR dan pemerintah tidak bisa serta-merta membiarkan KPK bergerak tanpa adanya prioritas dan neraca penanganan kasus. “Jika hal ini tidak segara dievaluasi secara serius, maka KPK dapat berpotensi menjadi sebuah lembaga yang liar dan kontraproduktif,” katanya. Secara khusus ia menegaskan, KPK perlu segara bertindak memeriksa Ditjend Pajak. Lembaga yang dipimpin Darmin Nasution ini ditengarai menjadi sarang penggelapan uang negara secara kasat mata. “Biar tidak dibilang pembohong besar, saran saya agar KPK segera melakukan pe­ngungkapan kejahatan manipulasi pajak yang sampai saat ini tidak tersentuh hukum. Coba saja, apakah KPK berani?,” ujar Mursyd. Untuk membaca ulasan selengkapnya, silakan membeli majalah Expand di agen, outlet terdekat, atau hubungi sirkulasi Majalah Expand: 021- 98279061 / SMS: 08151680879 (Yusuf).

Rain and melting snow bring floods to Washington

INI LOH...ANCAMAN GLOBAL WARMING !!
SNOQUALMIE, Wash. – More than 30,000 people were urged to leave their flood-endangered western Washington homes as swollen rivers, mudslides and avalanches engulfed neighborhoods and roadways.
Rising waters led state highway crews to close a 20-mile stretch of Interstate 5 around Chehalis on Wednesday evening. The state's three major east-west routes across the Cascade mountains also were closed by avalanches and the threat of more slides.
Highway officials hoped to reopen one main east-west route sometime Thursday — likely Interstate 90 across Snoqualmie Pass — "to get people moving and freight moving and supplies moving," said Transportation Department spokeswoman Alice Fiman.
The National Weather Service issued flood warnings for about two dozen rivers in western Washington and Amtrak passenger train service out of Seattle was suspended due to mudslides.
Fire trucks rolled through Orting, about 10 miles southeast of Tacoma, with loudspeakers Wednesday, advising everyone to leave the town and surrounding valley, home to about 26,000 people. Sandbags were placed around many downtown homes and businesses as the Puyallup River neared record levels.
Kim and Carl Scanson closed their Around the Corner restaurant when Orting police told them of the recommended evacuation. They sent employees home to care for their families.
"It's scary, but everybody works together in this town," Kim Scanson told The News Tribune as she helped pack sandbags around the city's water treatment plant.
Some residents also left their homes in the nearby towns of Puyallup and Sumner. Fife Mayor Barry Johnson suggested roughly 6,000 people voluntarily leave their homes in that city near Tacoma and Interstate 5.
Tacoma Mayor Bill Baarsma declared a civil emergency for his city of about 200,000, south of Seattle, largely because of Puyallup River flooding risks to the city's wastewater treatment plant. State emergency officials said voluntary evacuations were recommended for Snoqualmie, a riverside town 25 miles east of Seattle, and for the southwest Washington cities of Naselle, Packwood and Randle.
The Snoqualmie River at Carnation, in the rural Snoqualmie Valley, was measured at 61.3 feet Wednesday night, 7.3 feet above flood stage and a record for measurements kept since 1932, weather service meteorologist Jay Albrecht said.
Meteorologist Andy Haner said warmer temperatures and heavy rains were melting snow that was dumped on the mountains during a weekend storm, with 10 inches of snow melting in a 12-hour period at Snoqualmie Pass.
Rainfall totals for the 24 hours ending at 11 p.m. Wednesday included 6.86 inches at Marblemount in the Cascade foothills east of Mount Vernon; 5.85 inches at Glacier, near Mount Baker; and 6.3 inches at Snoqualmie Pass.
In Orting, several dozen people and a number of pets were rescued by boat Wednesday morning, Pierce County sheriff's spokesman Ed Troyer said.
Diane Knowles of Eatonville said those rescued included her 81-year-old father-in-law and her brother- and sister-in law, who in past flooding arranged for the family to bring rescue boats.
"It came up so fast this time, there wasn't really time to think about it," she said.
An avalanche of snow and mud about 100 yards wide damaged some weekend recreation homes in the Hyak area east of Snoqualmie Pass. All homes at Hyak and condominium complexes at the base of the ski area were evacuated.
The debris field spanned eight houses, including one that was severely damaged, and two occupants of that home were treated for minor injuries, said Matt Cowan, chief of Snoqualmie Pass Fire and Rescue.
Chris Caviezel, who has lived at Snoqualmie Pass for about seven years, said conditions were the worst he has seen. "We're getting avalanches and we're being flooded," Caviezel said.
In Snoqualmie, kayakers paddled in the street as city officials urged residents in the flood plain of the Snoqualmie River to leave before they became trapped.
Rachel Myers stood across a flooded parking lot from her home and waited for her father to pick her up in a boat. She said her family has lived in the house since her great-grandmother built it, but they've decided this will be their last winter there.
"With flood after flood, it just gets more ruined every time," Myers said.
In the east, Spokane, already beset by more than 6 feet of snow in the past three weeks, was hit with rain and temperatures in the mid-40s, triggering a flood warning for the area. The city's schools were closed Thursday, giving its 29,000 students a third unscheduled day off this week.
In Oregon, high winds toppled trees along U.S. 26, forcing the highway's closure and stranding some motorists while crews worked to clear the road. The weather service posted flood warnings for areas along several rivers and a flood watch for all of northwest Oregon.
In Alaska, extreme temperatures — 60 below zero in Stevens Village, which is about 90 miles northwest of Fairbanks — have grounded planes, disabled cars, frozen water pipes and even canceled several championship cross country ski races.
___
Associated Press photographer Ted Warren in Orting and AP Writers Doug Esser and Tim Klass in Seattle contributed to this story.

Dengan DURIAN & MAHONI Membangun Jawa Barat !!

Sebuah Respon Serius Visioner Greenomics-3

dari Wakil Rakyat "Hbib Sayuti Asyathri"

Kecintaan Habib Sayuti Asyathri pada Jawa Barat, dari tersentuhnya hati nurani pada "Kesuburan tanah Jawa Barat dan Keramahan masyarakat yg harmonis & agamis", namun kurang memberi dukungan kesejahteraan, apalagi kemajuan riil ekonomi, khususnya di pedesaan. Setelah memahami Filosofi mendasar ttg Ekonomi Hijau, khususnya Kebun Mini dan Hutan Mini, Habib keturunan Ambon ini tergerak untuk "men-dinamisir" wilayah Sukabumi dan Cianjur dengan menanam Ribuan Pohon Mahoni. Jati, Alpokat dan ribuan Duren. Mengapa?.
1.Jati & Mahoni, akan menghasilkan kayu untuk dukungan industri meubel, yang kebutuhannya ratusan ribu m3 untuk pasokan ke Mancanegara, selain fungsi lingkungan. Pohon sudah bisa ditebang mulai pada usia 6-8 tahun
2. Alpokat dan Duren, akan menghasilkan buah Duren yang harum, berarti memberi penghasilan rutin dari penjualan buah duren. Setelah pohon berusia 9 tahun, pohon duren bisa memberikan kayu jenis Meranti, yang kini pasokan dari hutan alam/ produktif mulai dihentikan.
Dari pengamatan fakta Krisis pada 1997-1998: Wilayah Pedesaan yang menghasilkan Buah & Sayur serta Kayu, sangat minim terimbas Krisis. Bahkan jadi Penyelamat. Nah Pola ini yg mestinya dipacu dan digencarkan.

Dalam masa waktu 5-9 tahun itulah, ribuan-puluhan ribu pohon memberi kemanfaatan ekonomis-lingkungan dan sosial nyata. Dan Habib satu ini (salah satu Wakil Rakyat yg gigih MENGGOLKAN 70 ribu GURU BANTU HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL) keturunan Ambon, benar-benar ingin memacu TRANSFORMASI SOSIAL RAKYAT DESA, menggapai kemajuan ekonomi dengan Industrialisasi yg terkait Pertanian, Perkebunan & Kehutanan. Mungkin jiwa "merakyat" ini didasari dari tanah leluhurnya di Pulau GESER yang Nelayan dan Petani. Selain itu, kegelisahan Habib ini dengan "Mobilisasi para Ibu-2 dan Bapak-2" di wilayah Cianjur & Sukabumi yang bekerja ke Luar Negeri (TKW & TKI) ~ SEDANGKAN TANAH CIANJUR & SUKABUMI SANGAT SANGAT SUBUR"!. Sementara PT.Perhutani setempat kurang memiliki "Hubungan yang bisa memajukan Masyarakat setempat. Mantan Perdana Menteri Thailand saja bisa merubah Muangthai: Through Durian Montong to The World dan merubah Citra dari Negeri Wisata sex menjadi Negeri dg Unggulan Buah-2an.
********************
Menyentuh juga ya uraian Habib ini, apapun alasan Beliau untuk melakukan "Greenomics" untuk tujuan Mulia... Patut diacungi Jempol !. Green Actions...for Greenomics. Ekonomi Ekosistem yg Menjamin Keberlangsungan Pembangunan. SEMOGA BERHASIL Ajengan Hb.Sayuti !!